Menyusul Direkturnya, satu persatu terduga pelaku korupsi Perusda AUJ Kota Bontang dijebloskan kedalam Penjara

Gravatar Image
  • Whatsapp

Bontang LiraNews – Kejaksaan Negeri Bontang baru-baru ini pada medio 14 Juni 2022 telah merilis dua nama terduga kasus tindak pidana korupsi Perusda AUJ Kota Bontang yang merupakan pengembangan dari Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr atas nama terpidana DANDI PRIYO ANGGONO selaku direktur Perusda AUJ tahun 2014 sampai dengan 2015. Keduanya adalah tersangka Yunita Irianti (YI) selaku direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri periode 2014 sampai dengan 2015, dan tersangka Abu Mansur (AMS) selaku direktur CV. Cendana sebagai pelaksana kegiatan. Terhadap keduanya langsung dilakukan penahanan di Rutan Klas IIA Bontang dengan alasan subyektif dikhawatirkan dapat melarikan diri, merusak dan/atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan dapat mengulangi tindak pidana dan/atau perbuatannya, disamping itu karena atas diri para tersangka tersebut dikenakan pasal-pasal dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara, sebagaimana dijelaskan oleh Kajari Bontang melalui kepala seksi tindak pidana khusus Kejari Bontang ALI MUSTOFA, SH. Bahwa tersangka Yunita Irianti (YI) selama ini kurang kooperatif dalam menjalani pemeriksaan, terhitung pihaknya telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap tersangka (YI) secara patut akan tetapi tersangka (YI) tidak datang dengan berbagai dalih dan alasan, bahkan Tim Penyidik Kejari Bontang harus bersusah payah menjemput paksa tersangka (YI) ke Jakarta untuk di hadirkan dimuka hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika tersangka (YI) sebagai direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri menerima kucuran modal penyertaan dari Perusda AUJ Kota Bontang sebesar Rp3.899.212.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian dalam perjalanannya ditemukan cukup bukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan/penggunaan dana tersebut pada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.445.768.236,00 (dua miliyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Read More
banner 300250

banner 300250

Perbuatan tersangka (YI) dijerat dengan pasal-pasal anti korupsi dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara, yaitu:

  • Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
  • Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu untuk tersangka ABU MANSYUR (AMS) selaku direktur CV. Cendana diduga telah melakukan persekongkolan jahat dengan terpidana Direktur Perusda AUJ Kota Bontang DANDI PRIYO ANGGONO untuk mengerjakan proyek fiktif pengadaan LED videotron, dengan total kerugian negara sebesar Rp1.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Kasus itu bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, tersangka ABU MANSYUR (AMS) selaku Direktur CV. Cendana menemui terpidana DANDI PRIO ANGGONO di Kantor Perusahaan Daerah AUJ Kota Bontang, kemudian terpidana DANDI PRIO ANGGONO meminta bantuan tersangka (AMS) untuk membantu pengadaan 2 (dua) set LED Videotron dengan ukuran 6m x 4m dan 3m x 4m. Kemudian selanjutnya tersangka (AMS) atas permintaan terpidana DANDI PRIO ANGGONO membuat Surat Kuasa peminjaman perusahaan pada tanggal 24 Maret 2015, dan selanjutnya tersangka (AMS) menandatangani Cek Giro Kosong a/n. CV. Cendana lalu menyerahkan Cek Giro kosong tersebut kepada terpidana DANDI PRIO ANGGONO. Bahwa pada kenyataannya pekerjaan pengadaan videotron tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) walaupun dalam laporan keuangan perusahaan telah dilakukan pembayaran advance (uang muka) untuk pengadaan 2 (dua) unit LED Videotron  tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa perbuatan tersangka (AMS) dijerat dengan pasal-pasal anti korupsi dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara, yaitu:

  • Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
  • Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Terpisah Penggiat Anti Korupsi EKO YULIANTO sebagai Walikota LIRA Kota Bontang memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran aparat hukum Kejaksaan Negeri Bontang di bawah Pimpinan Kajari SYAMSUL ARIF, SH.MH. yang telah bekerja keras untuk berusaha menuntaskan kasus ini. Ia mengatakan pihaknya telah mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal pelarian direktur utama Perusda AUJ tersebut hingga dapat ditangkap kembali untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Kasus ini penuh dengan drama pelarian para pelakunya, bahkan penanganan kasus ini sempat diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur” demikian eko menjelaskan. Lebih lanjut ia mengatakan di dalam Catatan LIRA masih terdapat beberapa tersangka pelaku korupsi terkait dengan kasus ini yang masih bebas berkeliaran, mereka adalah (AMR) selaku direktur PT. Bontang Transport, (LSK) selaku direktur PT.Bontang Karya Utamindo dan (YDL) selaku direktur PT. BPR Bontang Sejahtera yang saat ini sedang menjalani penahanan dalam perkara lain.

Namun demikian lebih lanjut eko menjelaskan masih ada 3 (tiga) orang lagi yang sampai saat ini masih belum jelas status hukumnya, walaupun di dalam fakta persidangan namanya kerap disebut-sebut dan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan mereka bertiga menjadi tersangka, mereka adalah (DSZ) selaku Konsultan Perusda AUJ, (ATW) selaku General Manager Perusda AUJ, dan (IWG) selaku Manager Keuangan Perusda AUJ, ketiganya merupakan orang-orang terdekat pelaku utama Direktur Perusda AUJ Kota Bontang, maka sangat pantas jika ketiganya juga ditetapkan sebagai tersangka, namun demikian sejauh ini belum diketahui secara pasti keberadaan ketiga orang tersebut. Lebih lanjut eko menjelaskan, bahwa DPD LSM LIRA Kota Bontang cukup yakin dan percaya dengan kemampuan para penyidik Kejaksaan Negeri Bontang dengan formasi yang lengkap saat ini dapat segera menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Semua pihak yang terlibat wajib diseret ke muka hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, agar Kota Bontang tercinta dapat bersih dari perilaku pejabat dan aparaturnya dari perbuatan yang keji yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga APBD Kota Bontang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demikian pungkasnya. (Eko/LN/Kaltim)

Related posts