BPK RI Perwakilan Kaltim temukan kerugian Negara Proyek Pokir DPRD Kukar Senilai Ratusan Juta Rupiah

Gravatar Image
  • Whatsapp

 

Kutai Kartanegara, LiraNews – Pemerintah telah mencanangkan percepatan pembangunan hingga ke tingkat Desa, melalui Proyek aspirasi atau sebutan lain Pokok-pokok pikiran (Pokir) .

Read More
banner 300250

banner 300250

Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2021 telah menganggarkan proyek ratusan miliar rupiah yang tersebar di 18 Kecamatan guna mendukung Program Pemerintah dalam pemerataan Pembangunan secara berkesinambungan.

Namun, patut disayangkan anggaran sebesar itu kurang dikelola dengan baik, masih saja disunat pihak ketiga dalam hal ini (Kontraktor).

Kecamatan Loa kulu pada tahun 2021 mendapatkan anggaran Pokir senilai Rp37 miliar. Proyek tersebut dipecah menjadi 631 kegiatan, yakni dalam bentuk Perencanaan, Pengawasan dan Kontruksi.

Sesuai dengan Perpres No 12 tahun 2021 atas parubahan Perpres No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Nilai proyek dibawah 200 juta dikerjakan tanpa tender.

Banyaknya kegiatan mengakibatkan kurangnya pengawasan, sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak maksimal, walaupun sudah ada Konsultan pengawas.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2021 nomor 13.AL/LHP/XlX/SMD/V/2022 tanggal 19 Mei tahun 2022 telah ditemukan delapan kegiatan proyek yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya ( RAB) Rp. 309.850.821. Temuan audit secara sampling.

Paket pekerjaan :

1. Pengurukan jalan Wahab RT 02 Desa Ponoragan.

Kelebihan pembayaran pekerjaan badan jalan RT 04 Desa Ponoragan sebesar Rp.40.973.475.00 dilaksanakan oleh CV. BKN sesuai kontrak nomor. 005 SPK-FSK PNRG2/L.KULU/ PPBJ-TF/VIII/2021 tanggal 16 Agustus tahun 2021 . Pekerjaan telah selesai dan dibayar lunas 100 persen sebesar Rp.132.853.000.00 dengan SP2D nomor 10162/LS/2021 tanggal 9 Desember 2021. Analisa Harga Satuan Pekerjaan ( AHSP) pekerjaan tanah urug diketahui terdapat komponen biaya pekerjaan pemadatan tanah sebesar Rp.87.000.250 per m2,namun pengecekan berkas dukumentasi pekerjaan dilapangan tidak dapat dinyakini kebenaranya untuk dibayar, sesuai dengan standart dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2016.Sehingga harga satuan pekerjaan tanah urug disesuaikan dengan menghilangkan komponen pemadatan tanah menjadi Rp.143.250.00.per m2 ( Rp.230.500 – Rp. 87.250.00 dengan demikian terdapat kelebihan bayar Rp.40.973.472.00 (469,61 m2 X Rp.87.250 ).

2. Kelebihan pembayaran pekerjaan Pengurukan Jalan Wahab RT 02 Desa Ponoragan sebesar Rp.58.496.762.00 dilaksanakan oleh CV. SJP sesuai kontrak nomor 004/ SPK -FSK PNGR1/L.KULU/PPJB/BD/XI/2021. Tanggal 5 November 2021 pekerjaan telah selesai dan dibayar lunas 100 persen sebesar Rp.171.921.000.00 dengan SP2D nomor 12837/LS/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021.

Analisa Harga Satuan Pekerjaan ( AHSP) Pekerjaan tanah urugan diketahui komponen biaya pekerjaan tanah pemadatan tanah sebesar Rp.87.000. Namun diketahui fakta dan pengecekan berkas dukumentasi pekerjaan dilapangan, pemadatan tanah tidak dapat diyakini keterjadianya untuk dibayar sesuai dengan upah standart dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, sehingga harga satuan tanah urug disesuaikan dengan menghilangkan dengan komponen pemadatan menjadi Rp.143.250.00 (Rp.230.000,00 -Rp.87.000,00 ). Atas hal tersebut terdapat kekurangan volume Rp.58.496.762.00 ( 670,45m2 X Rp.87.250.00 ).

3. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pengurugan Jalan Wahab RT 02 Desa Ponoragan sebesar Rp. 69.232.875,00 dilaksakan oleh CV.RHL sesuai dengan kontrak 010/SPK-FSK/PNRG2/L.KULU/PPJB/MJ/VIII/2021.

Pekerjaan telah selesai dan dibayar lunas 100 % Rp.168.162.000,00 dengan SP2D nomor 10063/LS/2021 tanggal 9 Desember 2021.

Pekerjaan tanah urug diketahui terdapat biaya pekerjaan komponen pemadatan tanah sebesar Rp.87.250,00, namun melalui pengamatan dilapangan dan pengecekan berkas dukumentasi pekerjaan, pemadatan tanah tidak dapat dinyakini keterjadianya untuk dibayar sesuai dengan upah pemadatan sesuai Permen.

Sehingga harga satuan pekerjaan tanah urug disesuaikan dengan menghilangkan komponen pemadatan tanah menjadiRp.143.250,00 ( Rp. 230.500 – Rp.87.250,00). Atas hal tersebut potensi kekurangan volume sebesar Rp.69.232.875,00 ( 793,50 m2 X Rp.87.250,00).

Sementara Kepala Seksi (Kasi)  PMD  Sunarko merangkap  PPTK,  saat dikonfirmasi  terkait temuan BPK RI tidak berada di tempat, hanya mengirim balasan melalui  chat  watsaapnya ” mhn maaf pak terkait hal  tersebut dipersilakan konfirmasi kebagian keuangan, sepengetahuan saya hal itu sudah di informasikan, trimksih.” bunyi balasan watsaapnya. Dan Kasi PMD tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci.

Ditempat terpisah Kepala Inspektorat  Kukar Heriansyah saat dihubungi melalui ponselnya belum bisa memberikan keterangan, karena lagi  vicon raconvasnasin. ungkapnya.

Hingga berita diturunkan belum mendapat keterangan resmi dari Ardiansyah Camat Loa Kulu  selaku Pengguna Anggaran yang  merangkap sebagai PPK . (Budi/LN/Kaltim)

Related posts